Sidang Etik Polri, Tiga Dari Delapan Saksi Absen

17

redaksipil – Sidang Etik Polri Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E sebagai saksi pertama dalam perkara kasus pembunuhan Brigadir J. Polri mengatakan tiga dari delapan saksi tidak dapat hadir dalam sidang tersebut.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangannya menjelaskan tiga saksi tersebut adalah:

“Tiga orang yang pertama saya sebutkan ini (Ferdy Sambo, Ricky, dan Kuat) tidak hadir dalam sidang kode etik atas nama Bharada E. Namun keterangan yang mereka berikan nanti akan dibacakan dalam sidang kode etik,” ungkap Ramadhan di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/2/2023).

Lima saksi lainnya yakni, Kombes Murbani Budi Pitono selaku mantan Kabag Renmin Divisi Propam Polri, AKP Dyah Candrawati selaku mantan Paurlog Bagrenmin Divisi Propam Polri, Iptu Januar Arifin selaku mantan Pamin Den A Ropaminal Divpropam Polri, Ipda AM, dan Ipda S.

Dari kelima saksi tersebut hanya tidak yang menghadiri sidang Etik Polri yakni, AKP Dyah Candrawati, Ipda AM dan Ipda S hadir memberikan keterangan langsung dalam persidangan.

“Jadi dari keseluruhan delapan saksi yang dipanggil dalam sidang kode etik ini yang hadir langsung dan memberikan keterangan kepada majelsi hakim sidang kode etik ada tiga, sisanya dibacakan,” ungkap Ramadhan.

Hasil Akhir Akan Diumukan Sore Hari

Sidang Etik Polri
Sidang Etik Polri

Sidang etik pada Richard dipegang oleh tiga perwira menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Hasil sidang Komisi Code Etik Polri (KKEP) pada Richard gagasannya akan dikatakan sore kelak.

Ramadhan menyampaikan jika sidang KKEP ini dipimpin oleh KKEP Kombes Pol Sakeus Ginting yang mempunyai kedudukan Sesrowabprof Divpropam Polri.

“Anggota Komisi Kombes Pol IMAM Thobroni Irbidjemen SDM I Itwil V Itwasum Polri dan Kombes Pol Hengky Widjaja Kabagsumda Rorenmin Bareskrim Polri,” ungkapkan Ramadhan.

“Kita akan berikan ya hasilnya kelak dan insya Allah semoga sore hari ini,” paparnya.

Pakai Seragam Dinas Polri

Pengamatan Suara.com, Richard masuk ke ruangan sidang komisi kaidah Polri (KKEP) di Gedung TNCC, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekitaran jam 10.27 WIB pagi barusan. Richard yang kenakan pakaian dinas harian (PDH) Polri itu kelihatan dijaga anggota Provos.

Ramadhan menerangkan sidang KKEP ini akan diawasi langsung oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Adapun, saksi yang hendak didatangkan dalam persidangan capai 8 orang.

“Ada 8 orang saksi,” bebernya.

Memilki Kesempatan Kembali Bertugas

Awalnya, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan nasib keanggotaan Richard akan ditetapkan lewat sidang KKEP. Dia pastikan Polri akan menimbang status justice collaborator (JC) sampai keadilan di tengah-tengah warga dalam putuskan dikeluarkan atau tidak Richard.

“Sidang KKEP tentu saja akan menimbang saran dari beragam warga, opini beberapa pakar dan tentu saja salah satunya rekomendasi yang terpenting dari pengadilan ialah RE (Richard ) sebagai JC. Pak Kapolri telah menimbang Polri untuk dengarkan anjuran saran dari warga. Karena yang paling penting rasa keadilan masyarakan harus tercukupi berkaitan kasus ini,” kata Dedi ke reporter, Kamis (16/2/2023).

Menurut Dedi, saat itu Seksi Propam Polri sudah mengagendakan sidang etik pada Bharada E. Ia pastikan akan umumkan hasil sidang kelak ke khalayak.

“Jika kelak ada agenda tentunya telah ada, begitu proses sidang dan hasilnya juga ada, insya Allah akan selekasnya kita berikan ke kawan-kawan media,” katanya.

LPSK Siap Terima Richard

Terpisah, Instansi Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebelumnya sempat mengatakan siap terima Richard jadi petugas penyelamatan dan pelindungan di lembaganya. Kesempatan itu lebar terbuka untuk Richard jika Polri memilih tidak mengeluarkannya.

Wakil ketua LPSK, Edwin Partogi akui keinginan Richard bisa tergabung sebagai petugas penyelamatan dan pelindungan di LPSK ini sudah jadi bahan pemikiran beberapa pimpinan di lembaganya.

“Kami di intern pimpinan juga membahas hal tersebut, kami buka diri jika andaikan Richard dibolehkan oleh Kapolri bekerja di LPSK, itu suatu hal yang seutuhnya jadi kami harap,” kata Edwin di Kantor LPSK, Jakarta Timur, Jumat (17/2/2023).

Edwin mengutarakan mayoritas anggota Polri yang bekerja di LPSK sudah mengenali Richard. Menurut dia, kemauan LPSK untuk menarik Richard itu akan dikatakan ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Jadi ini salah satunya alternative yang terbuka yang hendak kami sampaikan dengan pimpinan Polri. Pasti seutuhnya jadi wewenang dari Kapolri. Karena penempatan semua polisi yang berada di LPSK berdasar surat pekerjaan dari Kapolri,” ungkapkan Edwin.

“Tetapi ini menjadi satu diantara alternative kemungkinan mempermudah kami dalam memberi pelindungan ke Richard,” paparnya.

Vonis 1,5 Tahun

Seperti info, ketua majelis hakim Wahyu Iman Santoso jatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara pada Richard sebagai tersangka kasus pembunuhan merencanakan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. Vonis yang dijatuhkan ini lebih enteng dari tuntutan beskal penuntut umum (JPU), yaitu 12 tahun penjara.

Dalam pemikirannya, majelis hakim menerangkan salah satunya hal yang memudahkan karena Richard sebagai saksi aktor yang bekerja sama di dalam ungkap habis kasus ini atau disebutkan justice collaborator (JC).

Selanjutnya, Richard dipandang berlaku santun saat di persidangan, tidak pernah dijatuhi hukuman, masih terbilang muda dan diharap sanggup membenahi sikapnya nantinya di masa datang.

“Tersangka menyesali tindakannya dan janji tidak menyesali tindakannya kembali, keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sudah maafkan tindakan tersangka,” tambah hakim.

Cek berita menarik lainnya hanya di Redaksipil.com berbagai informasi terupdate dan terbaru dan viral telah kami rangkum untuk Anda.