Pemanfaatan Aset Jakarta Usai Tak Jadi Ibu Kota

16

redaksipil – Pemanfaatan aset Jakarta oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melangsungkan rapat koordinir (Rapat koordinasi) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia berkaitan pendayagunaan asset negara yang berada di Jakarta selesai berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat (10/2). Heru menjelaskan, ini sebagai salah wujud kolaborasi terus-menerus di antara Pemerintah provinsi DKI dengan pemerinta pusat sepanjang proses perpindahan Ibu Kota Negara pada 2024 kedepan.

Dalam rapat koordinasi itu, Heru menerangkan jika memerlukan kesatuan tata ruangan pascapemindahan. Maksudnya, supaya beberapa gedung pemerintahan pusat bisa diakomodasi Pemerintah provinsi DKI.

“Perlu dikerjakan kolaborasi dengan pemerintahan pusat (Kementerian Keuangan RI) supaya kami dapat menampung (kantor pemerintahan pusat) sesudah Ibu Kota berpindah,” kata Heru ke reporter.

Dalam masalah ini, kata Heru, Kemenkeu berperanan sebagai pengurus Barang Punya Negara (BMN) yang hendak putuskan taktik pendayagunaan kantor pemerintah yang sejauh ini dipakai sebagai kantor pusat.

Pemanfaatan Aset Jakarta
Pemanfaatan Aset Jakarta

“Keputusan pendayagunaannya akan seperti apakah sebagai wewenang Kemenkeu. Kita menginginkan perkembangan pembangunan di IKN Nusantara terus jalan, sementara kebersinambungan rencana pembangunan di DKI Jakarta berjalan baik,” terang Heru.

Dalam realisasinya, Heru berkata akan bersinergi dengan Kementerian Rencana Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Tubuh Rencana Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk mengulas gagasan tata ruangan.

Dalam pada itu, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI Rionald Silaban menjelaskan, faksinya minta support ke Pemerintah provinsi DKI Jakarta saat lakukan valuasi dan optimasi asset yang berada di Jakarta hingga bisa mempunyai nilai paling tinggi.

“Oleh karena itu dalam pembicaran kami dengan Pj Gubernur, kami meminta support Pemerintah provinsi DKI Jakarta hingga asset itu kelak akan penuhi persyaratan highest dan the best use karena Kemenkeu sebagai pengurus BMN, dan kementerian/instansi itu ialah pemakai, kami sedang persiapkan satu grand desain berkaitan pendayagunaan BMN tersebut ” kata Rionald.