Megawati Sindir Pengajian, Dilaporkan ke Komnas

15

redaksipilMegawati sindir pengajian ibu-ibu menjadi tranding topik beberapa lalu selesai pengucapan Megawati yang membuat beberapa jemaah pengajian ambil perlakuan tegas.

Konsolidasi Praktisi HAM Yogyakarta memberikan laporan Megawati Soekarnoputri ke Komnas Wanita Republik Indonesia buntut dari pidatonya yang menanyakan ibu-ibu sukai turut pengajian.

Megawati disampaikan dalam kemampuannya sebagai seorang Ketua Dewan Pengarah Tubuh Penelitian dan Pengembangan Nasional (BRIN) sekalian sebagai seseorang yang menempati kedudukan Ketua Dewan Pengarah Tubuh Pembimbingan Ideologi Pancasila (BPIP).

Konsolidasi Praktisi HAM Yogyakarta memberikan laporan Megawati itu lewat surat yang sudah dikirim ke Komnas wanita, melalui Kantor Pos Besar Yogyakarta yang dikirim di hari Rabu (22/2/2023).

Tri Wahyu sebagai Koordinator Konsolidasi Praktisi HAM Yogyakarta mengatakan jika pelaporannya itu didasari pada perkataan Megawati yang mengulas masalah ibu-ibu sukai ikuti pengajian, tapi kurang memberi perhatian ke anak-anaknya.

Pidato itu dikatakan oleh Megawati dalam sebuah acara kick off Pancasila Dalam Perlakuan yang disiarkan dalam saluran YouTube BKKBN di hari Kamis (16/2/2023).

Megawati Sindir Pengajian
Megawati Sindir Pengajian

Disebut jika Konsolidasi Praktisi HAM Yogyakarta itu tidak temukan pangkalan data yang dipakai oleh Megawati itu. Baik itu yang mengambil sumber dari BRIN, BPIP, Kementerian Pendayagunaan Wanita dan Pelindungan Anak, atau dari dinas-dinas berkaitan di tingkat wilayah.

Tri menyebutkan jika beberapa pengajian yang dituruti oleh ibu-ibu malah ikut mendatangkan topik yang mengulas berkaitan dengan pengatasan stunting. Misalnya di Sulawesi Selatan berdasar pada situs sah Kementerian Agama Kanwil di tempat, acara pengajian itu mendatangkan penyuluh untuk mengulas pengendalian stunting.

Oleh karena itu, Konsolidasi Praktisi HAM Yogyakarta itu minta ke Megawati untuk arif dalam sampaikan penglihatan yang semestinya didasari pada data ilmiah, tidak pada penilaian memiliki nuansa pemberian label negatif semata-mata.

Sangkaan Pemberian label Negatif

Dalam laporannya itu, Konsolidasi Praktisi HAM Yogyakarta minta ke Komnas Wanita RI untuk membahas ada sangkaan pemberian label negatif praktek wujud ketidakadilan gender dalam pidato yang dikatakan oleh Megawati. Pengkajian itu diharap habis saat sebelum tanggal 8 Maret 2023 di mana itu sebagai momen Hari Wanita Internasional.

Komnas Wanita Disuruh Menyapa

Tidak itu saja, disebut jika betul sangkaan itu karena itu Komnas Wanita RI disuruh untuk menyapa Megawati secara tercatat ditembuskan ke khalayak.

Dan paling akhir, dia minta ke Komnas Wanita melangsungkan training Gedsi atau kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial bekerja bersama dengan BRIN dan BPIP untuk beberapa staff di ke-2 instansi itu.

Sekretaris Umum Bamusi PDIP Sebutkan Megawati Tidak Larang

Di lain sisi, Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDIP Nasyirul Falah Amru menerangkan tujuan dari Megawati yang bingung dengan ibu-ibu sukai turut pengajian. Untuk Falah, Megawati tak pernah larang beberapa ibu-ibu untuk ikut serta ikuti pengajian.

Menurut Falah, Megawati cuma minta ke ibu-ibu supaya bisa imbang dalam mengaji dan mengurusi anak.

Warga Disarankan Menyaksikan Secara Lengkap Kerangka Pidato

Dalam pada itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto minta ke seluruh pihak untuk menyaksikan secara detail pidato Ketua Umum PDIP Megawati. Hal itu dikatakan Hasto memberi respon laporan konsolidasi praktisi HAM pada Megawati terkait dengan pidato yang menyentuh ibu-ibu pengajian.

Hasto menyebutkan jika Megawati malah tengah memberi pengajaran ke keluarga untuk menahan anak-anak terserang stunting.

Hasto menatap jika Megawati inginkan nutrisi anak-anak disiapkan dengan sebagus-baiknya oleh keluarga.

Dibela FX Rudy

Bukan hanya Hasto Kristiyanto, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo bela Megawati yang Ketua Umum PDIP itu.

Rudy menyebutkan jika pengakuan Megawati tidak ada tendensi untuk menjelekkan agama. Meskipun begitu, dia menatap laporan itu boleh-boleh saja dan sebagai hak dari tiap masyarakat negara.

Ditambah lagi menurut Rudi saat sebelum mengutarakan kalimat itu, Megawati berulang-kali ucapkan kata maaf. Rudy memandang jika pengakuan itu karena kedukaan dengan kasus stunting.

Cek berita menarik lainnya hanya di Redaksipil.com berbagai informasi terupdate dan terbaru dan viral telah kami rangkum untuk Anda.