Petisi Kembalikan WFH Ditandatangani 19 Ribu Orang, Karena Apa?

29
kembalikan wfh
kembalikan wfh

redaksipil – Lebih dari 19 ribu orang tanda-tangani tuntutan di website Change.org Petisi Kembalikan WFH dengan meminta kerja di rumah (WFH) karena jalanan Jakarta yang makin padat dan terpolusi.

Bekerja di kantoran dipandang belum pasti membuat orang jadi lebih produktif.

Tuntutan itu dibikin oleh account namanya Riwaty Sidabutar. Maksudnya untuk memperoleh 25.000 orang untuk tanda-tangani tuntutan.

Dia menyertakan photo yang memperlihatkan kepadatan kendaraan di jalanan Ibu Kota Jakarta saat malam hari.

kembalikan wfh
kembalikan wfh

“Sesudah dapat kerja di rumah sepanjang 2 tahun, saya berasa lebih depresi saat harus ke kantor kembali,” bunyi pengakuan tuntutan yang diambil satuviral, Jumat (1/6).

Riwaty menjelaskan umumnya rumah warga hampir sama dengan kantornya. Ia harus tempuh minimum 20 km (km) untuk sampai ke kantor, yang memiliki arti ia harus tempuh jarak 40 km satu hari.

Belum juga, bila hujan. Kemungkinan, kemacetan jalan raya semakin lebih lama. Bila memakai sepeda motor akan memerlukan waktu sampai satu jam.

WFO Buat Tidak Selalu Produktif
Disamping itu, Work From Office (WFO) menurut dia belum pasti membuat lebih produktif. Bahkan juga, menurut dia perjalanan jarak jauh malah dapat semakin meletihkan.

“Dan hasil pada tempat kerja tidak sebagus saat saya kerja di rumah. Saya berasa lebih optimis, semakin aman, dan semakin nyaman di dalam rumah,” catat Riwaty.

“Karena itu saya ingin minta ulasan peraturan 100% harus WFO. Sebagai karyawan, sebaiknya kita punyai pilihan untuk dapat kerja di rumah,” sambungnya.

kembalikan wfh
kembalikan wfh

Riwaty memberikan contoh beberapa negara seperti Belanda yang mengaplikasikan work from home. Ia percaya peraturan sama dapat diaplikasikan di Indonesia juga.

“Saya percaya dengan ketentuan pemerintahan ini, kantor semakin lebih fleksibel hingga pegawai semakin nyaman,” katanya.

Imbas PPKM Ditarik
Awalnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sah mengambil peraturan pemerlakukan limitasi aktivitas warga (PPKM) di Indonesia terhitung awal hari ini, Jumat (30/12/2022).

Dengan demikian, gerakan banyak orang dan orang tak lagi terbatasi dalam rencana pengendalian wabah Covid-19.

“Lewat pemikiran berdasar data yang ada, pemerintahan putuskan ini hari mengambil PPKM,” kata Jokowi dalam temu jurnalis di Istana Negara, Jakarta.

“Hingga gerakan banyak orang dan orang tidak terbatasi kembali,” sambungnya.

Covid yang Teratasi
Jokowi menjelaskan pencabutan PPKM dilaksanakan sesudah keadaan Covid-19 di Indonesia bisa dikontrol. Jokowi menjelaskan pemerintahan sudah lakukan riset lebih dari 10 bulan.

“Per 27 Desember 2022, 1,7 kasus per juta komunitas, positivity rate mingguan 3,35%, hospitalisasi atau exercise rate 4,79%, dan fatality rate 2,39%. Ini di bawah standard WHO,” katanya.

Disamping itu, kata Jokowi, semua wilayah/kota di Indonesia sekarang ini dengan status PPKM tingkat 1, hingga limitasi keramaian dan gerakan orang ada pada tingkat yang rendah. Walau demikian, ia minta kehati-hatian dan kesiagaan semua warga dan semua penjuru tanah air.

“Warga harus tingkatkan kesadaran dan kesiagaan pada resiko COVID-19,” kata Jokowi.