Harta Yang Harus Dilapor,Wajib Pajak Musti Tahu

15

redaksipil – Harta Yang Harus Dilapor Kementerian Keuangan sudah buka akses untuk warga untuk memberikan laporan surat pernyataan tahunan (SPT) di masa awalnya tahun. Untuk harus pajak pribadi, batasan akhir laporan SPT 2022 yakni 31 Maret 2023.

Direktur Penerangan, Servis, dan Jalinan Warga Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Neilmaldrin Noor, menjelaskan, pada konsepnya semua tipe harta disampaikan di SPT Tahunan PPh Orang Individu.

“Dalam buku panduan pengisian SPT Tahunan PPh Orang Individu sebetulnya telah diterangkan mengenai harta apa yang perlu disampaikan dalam SPT Tahunan. Pada konsepnya semua tipe harta disampaikan di SPT,” ungkapkan Neilmaldrin ke Liputan6.com pada Selasa (23/2).

Lantas apa saja harta yang harus disampaikan dalam SPT?

1. Kas dan sama dengan kas. Pada kolom ini terbagi dalam beberapa elemen yaitu; uang kontan, tabungan, giro, deposito, sama dengan kas lain,

2. Harta berwujud piutang, piutang, piutang affiliate atau piutang ke lembaga yang mempunyai jalinan spesial, dan piutang lain.

3. Investasi. Saham yang dibeli untuk dipasarkan kembali, saham, obligasi perusahaan, obligasi pemerintahan, surat hutang lain, reksadana, instrument derivatif seperti rights, waran, kontrak berjangkau dan sebagainya, pelibatan modal perusahaan lain sama dalam CV, firma dan lain-lain, nvestasi lain.

4. Alat transportasi. Sepeda, sepeda motor, mobil, transportasi lain.

5. Harta tidak bergerak. Logam mulia mirip emas batangan dan perhiasan, batu mulia seperti intan dan berlian, barang seni dan unik, kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter dan perlengkapan olahraga khusus, perlengkapan electronic dan furniture.

6. Harta tidak bergerak yang lain. Tanah atau bangunan rumah, tanah atau bangunan usaha seperti ruko, pabrik, gudang, tanah tempat usaha seperti tempat perkebunan dan tempat pertanian.

Namun, di tengah-tengah periode laporan SPT, Khalayak kembali disuguhi dengan sikap karyawan pajak, Rafael Alun Trisambodo. Seorang petinggi eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) daerah Jakarta Selatan II, yang diindikasi mempunyai harta kekayaan tidak lumrah.

Saat kasus ini muncul, di beberapa kolom sosial media, khalayak sampaikan kritikan mengenai urgensi laporan SPT.

Cek berita menarik lainnya hanya di Redaksipil.com berbagai informasi terupdate dan terbaru dan viral telah kami rangkum untuk Anda.