Harapan Ferdy Sambo ! UU KUHP Jalan Terakhir

14

redaksipil – Harapan Ferdy Sambo yang dijelaskan oleh anggota Komisi III DPR Arsul Sani, vonis hukuman mati untuk Ferdy Sambo saat ini masih memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama. Dan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP baru berlaku 3 tahun sesudah diundangkan.

Tetapi, dia menerangkan jika vonis pada Sambo itu belum inkrah. Bekas Kadiv Propam Polri itu tetap bisa ajukan banding sampai grasi ke Presiden untuk memperoleh kesepakatan dari Mahkamah Agung (MA).

“Nach proses itu dapat selanjutnya melalui periode 3 tahun. Nach sesudah melalui periode 3 tahun mulai berlaku KUHP yang baru,” tutur Arsul di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

“Jadi dalam kerangka pidana matinya Pak Ferdy Sambo masih tetap tidak tertutup kemungkinan jika kelak peralihan jadi pidana sepanjang umur, karena mekanisme yang kita mengatur, yang kita tentukan dalam KUHP kita,” tambahnya.

Walau begitu, dia memperjelas jika KUHP yang baru ditetapkan oleh DPR tidak untuk menampung Sambo. Karena, berkaitan hukuman mati menjadi pembicaraan beragam faksi lama.

“Kan ada beberapa ratus, 240-an jika tidak salah terpidana mati yang dapat . Maka akan alami peralihan, terkecuali dilakukan sebelumnya (KUHP yang baru) berlaku,” tutur Wakil Ketua MPR itu.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bersalah tersangka Ferdy Sambo karena lakukan pembunuhan merencanakan pada Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat (J), Senin (13/2/2023). Sambo divonis bersalah atas tindakannya lakukan perintangan penyelidikan berkaitan kematian Brigadir J di Duren Tiga 46. Atas vonis itu, majelis hakim memberi hukuman Sambo dengan pidana mati.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditetapkan pada 6 Desember 2022, hakim jatuhkan pidana mati dengan periode eksperimen sepanjang sepuluh tahun. Hal itu ada dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP.

Harapan Ferdy Sambo
Harapan Ferdy Sambo

Pasal 100 Ayat 1 KUHP atur, hakim jatuhkan pidana mati dengan periode eksperimen sepanjang sepuluh tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan tersangka dan ada keinginan untuk mengoreksi diri atau peranan tersangka dalam tindak pidana. Tetapi pada Pasal 100 Ayat 2 diterangkan, pidana mati dengan periode eksperimen seperti diartikan pada Ayat 1 harus tercantum dalam keputusan pengadilan.

Adapun majelis hakim PN Jakarta Selatan putuskan vonis hukuman mati ke Ferdy Sambo. Tanpa embel-embel periode eksperimen sepanjang sepuluh tahun.

Berdasar Pasal 100 Ayat 4 KUHP, bila majelis hakim memberi periode eksperimen sepanjang sepuluh tahun pada vonis hukuman mati Ferdy Sambo, karena itu saat dia memperlihatkan sikap dan tindakan yang terpuji selama saat eksperimen itu, pidana mati bisa diganti jadi pidana penjara sepanjang umur dengan Keputusan Presiden (Keppres) sesudah memperoleh pemikiran Mahkamah Agung (MA).

“Pidana penjara sepanjang umur seperti diartikan pada Ayat 4 dihitung semenjak Keputusan Presiden diputuskan,” bunyi Pasal 100 Ayat 5 KUHP.

“Bila terpidana selama saat eksperimen seperti diartikan pada Ayat 1 tidak memperlihatkan sikap dan tindakan yang terpuji dan tidak ada keinginan untuk diperbarui, pidana mati bisa dikerjakan atas perintah Beskal Agung,” bunyi Pasal 100 Ayat 6 KUHP.

Team pembela hukum Ferdy Sambo memandang, keputusan majelis hakim tidak berdasar bukti-bukti di persidangan. Bahkan juga, advokat Arman Hanis memandang, hukuman pidana mati pada client-nya itu cuma berdasar pemuasan kedengkian, dan ada penekanan pada majelis hakim.

“Kami menyaksikan, hakim dalam penekanan ,” tutur Arman saat dijumpai drusai menemani Sambo jalani sidang vonis kasus pembunuhan merencanakan Brigadir Nofriansyah Hutabarat (J) di PN Jaksel, Senin (13/2/2023).