Pakai Dana Anggaran Desa Untuk Judi Online

5

redaksipil – Dana anggaran Desa digunakan Muhammad Agil Iqbal seorang bendahara Dusun Jero Gunung, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat memakai bujet dusunnya sampai beberapa ratus juta untuk judi online. Hal tersebut diketahui disaat adanya pemereriksaan catatatn keuangan desa.

Agil diamankan dan diadili di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Mataram, Kamis (26/1/2023). Dia bisa dibuktikan memakai bujet dusun untuk bermain judi online slots.

“Bujet dusun yang sudah dicairkan oleh tersangka dipakai untuk kebutuhan individu, untuk bermain judi slots atau roulette online,” kata Isa Anshori sebagai wakil team beskal penuntut umum membacakan tuduhan Agil Iqbal.

Dalam rincian tuduhan, beskal menyebutkan nominal bujet dusun yang dipakai tersangka untuk bermain judi online sekitar Rp224 juta. Tersangka cairkan uang itu dari Bank NTB Syariah dengan membuat document palsu dan memanipulasi tanda-tangan kades.

“Untuk bermain judi online, tersangka lakukan 2x penarikan dalam masa 2 hari pada bulan Mei 2022,” katanya

Pertama, pada 10 Mei 2022, tersangka lakukan penarikan bujet dusun Rp140 juta. Tersangka habiskan uang itu untuk bayar hutang gadai kendaraan beroda 4 punya individu sejumlah Rp15 juta, ongkos makan Rp600 ribu, dan bekasnya habis di meja judi online. Selanjutnya, pada 11 Mei 2022, tersangka kembali lakukan penarikan dengan nominal Rp100 juta.

 Dana Anggaran Desa
Dana Anggaran Desa

“Jadi sekitaran Rp224 juta bujet dusun dihabiskan tersangka untuk modal judi online. Itu uang habis dalam 2 hari,” sebut ia.

Beskal merinci hal itu sesuai hasil audit Inspektorat Lombok Timur yang melaunching rugi negara sebesar Rp271 juta.

Dengan rincian tuduhan begitu, beskal menuntut Agil Iqbal sudah salah gunakan wewenang sebagai bendahara dusun dengan memanipulasi document pencairan bujet dan tanda-tangan ke dusun.

Uang itu juga disebutkan Isa tidak dipakai tersangka sama sesuai rencana APBDes Jero Gunung Tahun Bujet 2022. Tetapi, uang itu sudah habis dipakai untuk kebutuhan individu tersangka.

Dengan rincian tindakan begitu, beskal menuntut tindakan menantang hukum Agil Iqbal dengan Pasal Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembasmian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) seperti diganti dengan UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selesai pembacaan tuduhan, tersangka lewat team penasihat hukum mengatakan tidak ajukan eksepsi pada tuduhan.

Majelis hakim selesai dengar respon itu mempersilakan ke beskal untuk mendatangkan saksi-saksi dalam jadwal sidang kelanjutan pada minggu kedepan.