Biaya Haji-Umrah Tahun 2023 Dari Kemenag

8

redaksipil – Biaya HajiUmrah yang disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief kembali menjelaskan penghitungan ongkos haji 2023 di depan Komisi VIII DPR, Selasa (14/2/2023). Dalam laporannya, dia menyebutkan saran Ongkos Penyelenggaraan Beribadah Haji (BPIH) tahun 2023 jadi Rp 90.263.104.

“Hasil dari sisiran barusan dan rasionalisasi pada pendanaan yang telah kita atur awalnya, karena itu untuk BPIH ialah Rp 90.263.104, dengan formasi sekarang ini atau tergambar dalam rumusan sekarang ini, Bipihnya ialah Rp 49.812.700,26,” katanya dalam RDP berkaitan elemen BPIH bersama Komisi VIII DPR, Selasa (14/2/2023).

Untuk dipahami BPIH ialah keseluruhan ongkos keseluruhnya penyelenggaraan beribadah haji yang sumbernya dari bipih (yang dibayar jemaah), nilai faedah pengendalian dana haji oleh BPKH, dan APBN. Sementara, bipih ialah ongkos perjalanan haji yang dibayar oleh jemaah.

Dia menyebutkan, prosentase angka Bipih ini 55,2 % dari nilai keseluruhan. Sementara pemakaian nilai faedah Rp 40.450.404,77 atau 44,8 % dari keseluruhan BPIH.

Hasil dari paparan dan dialog, saran efektivitas BPIH tahun 2023 mengambil sumber dari nilai faedah turun sebesar Rp 97.424.009.486. Awalannya, Kementerian Agama menyarankan pemakaian nilai faedah sejumlah Rp 260.027.393.151, yang mana sekarang jadi 162.603.383.665.

Adapun keseluruhan ongkos tidak langsung (indirect biaya) haji dari Rp 5.985.387.189.358 jadi Rp 97.424.009.486. Dari perhitungan itu terjadi kekuatan efektivitas sejumlah 4,34 %.

“Jika dalam prosentase, pengurangannya memang 0 koma . Maka elemen yang berarti itu dolar dan maskapal,” katanya.

Dalam peluang itu, Legislator PAN Yandri Susanto menyorot hal jemaah lunas menunda. Dia menyebutkan jemaah dalam kelompok ini semestinya tidak dihitung sama dengan jemaah yang lain belum lakukan pembayaran pelunasan pembayaran.

“Ini formasnyai bagaimana? Lunas menunda ini tidak terhitung di sana. Jika lunas menunda sekitar 80ribu demikian tidak membayar kembali, karena itu nilai faedah ini sebetulnya lebih,” katanya.

Biaya Haji-Umrah
Biaya Haji-Umrah

Dia menyebutkan bila jemaah lunas menunda tak lagi bayar ongkos haji, karena itu hitungannya harus berlainan. Sementara, apa yang diuraikan Kemenag dalam RDP ini logikanya semua jemaah turut bayar sama sesuai ongkos yang terdapat.

Wakil Ketua MPR ini minta Dirjen PHU untuk sampaikan berapakah jumlah tentu jemaah lunas menunda tahun 2020 sampai sekarang ini dan berapakah yang pergi tahun ini. Mereka yang tak lagi bayar ini harus didetailkan berapakah nilai faedah yang ditanggung, karena akan dicatat dalam Keputusan Presiden (Keppres).

Berkaitan saran BPIH yang baru ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memandang angka yang dikatakan sebagai gambaran singkat mengenai BPIH. Keadaan sekarang ini berlainan atau di tengah-tengah peralihan, karena itu formulanya harus diperbedakan.

“Kita telah menyetujui, ucapkanlah formulanya ini, di antara Bipih dan nilai faedah. Ke-2 , jika kita setujui nilai Bipih lebih besar dibanding nilai faedah, saya berpikir ini suatu hal yang lumayan baik dalam kerangka jaga sustainabilitas dan keadilan nilai faedah,” sebut Ace.

Dia menyebutkan dengan keadaan peralihan ini, karena itu harus dilaksanakan persetujuan untuk jemaah lunas menunda tidak memerlukan pembebanan kembali. Terhitung didalamnya biaya ongkos haji jemaah 2021 dan 2022, yang tergantung dari berapa besar nilai faedah mereka.

“Seterusnya, saya menyarankan dengan formulasi yang terdapat, BPKH sesuaikan pada keputusan politik pertama dan ke-2 . Yakni, misalkan jemaah lunas menunda tidak ada pembebanan dan jemaah 2021 disamakan dengan virtual akun dan pembayaran pelunasan pembayaran,” sambungnya.

Ace memandang pemakaian nilai faedah untuk jemaah tahun itu akan berlainan atau lebih besar dari 2022 dan 2023. Karenanya, ini harus ditetapkan di pertemuan panitia kerja (panja) karena jadi sisi dari persetujuan BPIH keseluruhnya.