Aksi Rasmus Palundan dan Cacat Liberalisme

14

redaksipil – Aksi Rasmus Palundan yaitu politisi sayap kanan, melakukan pembakaran Al Quran di muka Kedutaan Besar Turki di Stokholm Swedia yang selanjutnya diteruskan di Denmark sudah menyulut amarah khalayak global. Bahkan juga, pembakaran itu sudah menyulut kritis politik di antara Turki dan Swedia yang ajukan diri menjadi anggota NATO. Nahasnya, Rasmus Paludan malah memberikan ancaman terus akan lakukan pembakaran Alquran sampai Swedia diterima sebagai anggota NATO.

Rasmus Paludan kelihatannya memundurkan tujuannya untuk selalu membakar Alquran sesudah terima hujatan khalayak di sebagian besar penjuru dunia. Polisi Swedia sendiri meluluskan tindakan Rasmus Paludan karena dipandang mematuhi hukum dan sebagai wujud kebebasan berekspresif sama seperti yang diberoitakab Republka sebagai perlakuan yang paling kurang ajar.

Awalnya, dengan argumen kebebasan berekspresif, Jyllands-Posten yang disebut salah satunya media massa paling besar di Denmark mengeluarkan 12 kartun satire berkenaan figur Nabi Muhammad pada September 2005. Kartun ini alami seringkali bikin ulangi, dan yang paling terakhir dilaksanakan oleh majalah mingguan satire asal Perancis, Charlie Hebdo. Pembikin karikatur itu, Kurt Westergaard, menyampaikan jika kartun itu dibikin sebagai satu wujud kebebasan berekspresif

Kebebasan berekspresif sudah jadi jantung untuk demokrasi liberal Barat. Meski begitu, dengan merujuk pada pengalaman Rasmus Paludan atau Kurt Westergaard, ada permasalahan yang pantas dibicarakan berkenaan mode demokrasi liberal Barat ini. Minimal, kasus ini memperlihatkan kekurangan fundamental demokrasi liberal Barat yang terlalu mengutamakan pada kebebasan pribadi, tapi abai mengutamakan pada kewajiban (benar) atas diterapkannya kebebasan itu.

Bila kita membaca beberapa literatur Barat yang bicara berkenaan kebebasan terlihat sekali dominannya ide kebebasan dibanding dengan kewajiban. John Stuart Mill, misalkan, dalam Hal Kebebasan, mengutamakan keutamaan kebebasan pribadi dan kewajiban negara membuat perlindungan kebebasan itu. Tidak ada kewajiban tanpa kebebasan karena kewajiban ialah resiko atas kebebasan.

Untuk John Stuart Mill, kewajiban membuat perlindungan kebebasan harus dilaksanakan baik oleh negara atau pribadi. Mill menyampaikan jika suara sebagian besar tidak memiliki hak untuk membekap suara minoritas. Begitupun, bila pribadi memiliki kekuasaan karena itu Dia jangan memakai kekuasaannya itu untuk membekap suara sebagian besar.

Aksi Rasmus Palundan
Aksi Rasmus Palundan

Beberapa negara Barat seperti diperlihatkan oleh Swedia dan Denmark sudah melakukan ide Mill itu secara baik. Tetapi, implikasi atas peraturan itu saat ditangani oleh pribadi seperti Rasmus Paludan dan Kurt Westergaard memunculkan permasalahan serius tidak cuma pada tingkat bangsa dan negara, tapi juga global. Maka dari itu, nampaknya, kita harus mulai membicarakan keutamaan mengharmonisasikan kebebasan dengan kewajiban atau sedikitnya mengutamakan norma dalam kebebasan.

Kebebasan Ramsus Paludan

Kebebasan ialah penting dan fundamental untuk kehidupan manusia. Kebebasan rekat dalam kodrat manusia. Tidak ada satu juga perlakuan yang bisa dituntut tanggung jawabannya terkecuali jika perlakuan itu sebagai perlakuan bebas. Islam mengutamakan ini.

Menurut Hannah Arendt, kebebasan itu bisa dimengerti dalam dua pemahaman, yaitu bebas dari dan wujud untuk. Bebas dari bermakna jika beberapa tindakan yang ditangani subyek tidak memperoleh penghambat dari faksi lain. Kebalikannya, bebas untuk bermakna jika subyek secara otonom bisa bertindak yang diinginkannya.

Rasmus Paludan bisa lakukan perbuatannya, dalam masalah ini membakar Alquran, karena penuhi ke-2 persyaratan kebebasan di atas, yaitu ‘bebas dari dan bebas untuk’. Baik pemerintah Swedia atau Denmark meluluskan Rasmus Paludan membakar Alquran karena perlakuan itu sebagai sisi dari kebebasan berekspresif dan mematuhi hukum. Rasmus Paludan tersebut memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan.

Tetapi, kebebasan Rasmus Paludan pada akhirannya mencederai umat Islam. Ini bermakna jika resiko atas kebebasan itu nampaknya tidak dipikir. Dalam kasus ini, kita bisa mengatakan jika kebebasan ala-ala Rasmus Paludan ialah “kebebasan berdimensi tunggal”. Kebebasan cuma dimengerti dan diterapkan untuk keperluannya sendiri, dan bukan untuk bungkuslatan bersama.

Walau sebenarnya, kebebasan ditanggung pada suatu konstitusi untuk menghindar totalitarianisme. Riwayat memperlihatkan bagaimana muka politik ini menindas dan merusak kemanusiaan. Di lain sisi, kebebasan politik demokrasi ditanggung untuk menghindari penyimpangan kekuasaan (abuse of power).

Dengan jamin kebebasan jurnalis (press freedom) yang berakar pada kebebasan manusia, bisa saja peranan pemantauan media (watchdog). Dengan demikian, penyimpangan kekuasaan bisa dihindari. Karena itu, kebebasan betul-betul jadi permasalahan saat kebebasan itu semata-mata jamin kebebasan pribadi, terlepas dari resiko sosialnya.

Kebebasan dalam Islam

Dalam Islam, secara inti, kebebasan tak pernah mutlak seberapapun kebebasan itu dikasih ke subyek. Alquran dan Sunnah Nabi jadi koridor untuk kebebasan. Seorang yang merengkuh tuntunan Islam, dalam sudut pandang ini, harusnya selalu menimbang perbuatannya dalam dua hukum dan tuntunan itu.

Tetapi, dalam warga di mana agama tidak jadi aturan khusus, perlu dipikir lebih fundamental norma kebebasan. Tanpa itu, kebebasan kemungkinan memunculkan korban faksi lain, seperti kasus Rasmus Paludan.